Konsep Diversi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Anak Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
Lihat detailAlih Fungsi Lahan Pertanian ke Lahan Perumahan dan Pemukiman Penduduk dalam Perspektif Hukum Tata Ruang di Kabupaten Bone
Lihat detailEfektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: Studi Kasus Pada Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Lihat detailKonstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia
Lihat detailUpaya Meningkatkan Pemilu Yang Demokratis Melalui Peran Komisi Pemilihan Umum
Lihat detailPengaturan Gratifikasi Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Lihat detailSistem Proporsionalitas Terbuka sebagai Identitas Demokrasi Indonesia: Eksistensi dan Implikasi
Lihat detailMewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman
Lihat detailAffirmative Action Untuk Penyandang Disabilitas: Memenuhi Hak Pilih dalam Pemilu Yang Adil
Lihat detailGeneral Principles of Good Government on the Competence of Government Apparatus in Making State Administration Decisions
Lihat detailBalancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria
Lihat detailPidana Mati dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia
Lihat detailImplementation of the Role of Investigators at the Maros District Attorney in Revealing Corruption Crimes
Lihat detailCriminal Accountability of Political Parties Against Money Laundering Crimes
Lihat detailThe Effectiveness of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage in Minimizing Marital Problems
Lihat detailInvestigation in Settlement of Traffic Accident Crime Cases by Underage Children According to Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System
Lihat detailConstitutional Postponement Of The 2024 General Election In The Indonesian State System
Lihat detailIndependent Agency Lost In Action: What We Learned From Corruption Eradication Commission (KPK) During The Pandemic
Lihat detailLEGAL IMPLICATIONS OF MARRIAGE DISPENSATION POST AMENDMENT TO ACT NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE
This study aims to explore what factors are used as urgent reasons in filing a Marriage Dispensation case, including examining the extent to which the Marriage Dispensation case examination…
Lihat detail