PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan sebelum amandemen UUD 1945 sejalan dengan perubahan atau pergantian konstitusi yaitu; Era 1945-1949 (UUD 1945), Era 1950-1959 (UUD RIS- UUDS 1950), Era 1960-1965 (kembali ke UUD 1945 dengan Sistem Terpimpin) dan Era 1966-1998 (kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen) dan perencanaan pembangunan nasional sebelum amandemen UUD 1945 juga sudah dimulai berbasis ilmu pengetahuan yaitu saat perencanaan pembangunan model GBHN pada zaman Orde Baru. Kemudian kelebihan perencanaan pembangunan pasca amandemen UUD 1945 model SPPN-RPJPN-RPJMN adalah secara normatif sudah ideal, secara substansial lebih demokratis-aspiratif dan partisipatif, kemudian sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil serta sejalan dengan penguatan otonomi daerah. Sedangkan kekurangannya adalah president centris dan politis, legitimasinya tidak sekuat GBHN, masih belum lengkapnya aturan yang mengatur serta adanya permasalahan dalam konsistensi dan implementasi.
Rekomendasinya adalah perlunya penguatan implementasi UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait perencanaan, kewenangan dan integrasi dengan perencanaan spasial, karena itu perlu penguatan peran Gubernur untuk mensinergikan implementasi dan menjaga konsistensi sistem perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Kemudian perlu penelitian lebih lanjut bagaimana model GBHN dalam setting sistem pemerintahan presidensil.