TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DALAM PEMENUHANHAK NORMATIF PEKERJA YANG DIRUMAHKAN (STUDI KASUS PT. HUADI NICKEL- ALLOY INDONESIA DI BANTAENG)

MIR’ATUL INAYAH, A. PUTRI (2026) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN DALAM PEMENUHANHAK NORMATIF PEKERJA YANG DIRUMAHKAN (STUDI KASUS PT. HUADI NICKEL- ALLOY INDONESIA DI BANTAENG). Undergraduate (S1) thesis, UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA.

	Text A.PUTRI MIR’ATUL INAYAH_04020220144.pdf Download (1MB)
	Text TURNITIN_A. PUTRI MIR’ATUL INAYAH_04020220144.pdf Download (813kB)

Abstract

A.Putri Mir’atul Inayah. 04020220144. Dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja dan Tanggungjawab Perusahaan Dalam Pemenuhan Hak Normatif Pekerja yang Dirumahkan . Dibawah bimbingan Bapak Ilham Abbas sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Muhammad Ya’rif Arifin selaku Anggota Pembimbing. Penelitian ini memiliki tujuan guna memahami bagaimana dampak hukum terhadap perjanjian kerja dan tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan hak normatif pekerja yang dirumahkan. Dan Untuk memahami bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pemenuhan hak normatif pekerja yang dirumahkan menurut hukum positif di indonesia. Jenis penelitian ini berfokus pada hukum normatif. Jenis penelitian normatif yang berfokus pada norma atau doktrin hukum yang ditemukan dalam peraturan peradilan perundang-undangan dan perbandingan kasus dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Karena fokusnya pada penelitian kepustakaan, studi ini sering disebut sebagai studi hukum forensik daripada studi ldi lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan merumahkan karyawan oleh PT. Huady Nickel Alloy Indonesia tidak mengakhiri hubungan kerja karena tidak disertai PHK. Oleh karena itu, pekerja tetap berstatus sebagai karyawan sah dan berhak atas pemenuhan hak normatif, termasuk upah, jaminan sosial, dan kepastian hukum.Kebijakan tersebut harus didasarkan pada kesepakatan dan tidak boleh menghilangkan hak pekerja secara sepihak. Apabila kewajiban tidak dipenuhi, perusahaan dapat menghadapi konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penulis merekomendasikan Semua perusahaan, termasuk PT Huady Nickel Alloy Indonesia dan PT Huady Bantaeng, harus melaksanakan kebijakan perumahan pekerja sesuai hukum dan kesepakatan bersama serta tetap menjamin hak normatif pekerja. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan, sementara para pekerja perlu secara aktif memperjuangkan hak dan kepentingan mereka melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Kata kunci : Perjanjian Kerja.Hak Normatif. Pekerja dirumahkan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate (S1))
Subjects:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu Hukum K Law > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM
Depositing User:	SE ashtri husrini
Date Deposited:	29 Jul 2026 07:05
Last Modified:	30 Jul 2026 06:22
URI:	http://192.168.168.84/id/eprint/8257

Actions (login required)

View Item